Primaironline.com - Dalam bentang akhir dan awal tahun lalu, setidaknya tercatat dua tokoh yang berperan besar dalam penegakan hukum dan keadilan, telah berpulang meninggalkan kita. Yang pertama adalah KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan yang kedua adalah Prof. Satjipto Rahardjo, yang sering dipanggil Prof Tjip.

Semasa hidupnya, Gus Dur selalu istiqomah (konsisten) dalam membela kaum lemah dan minoritas serta memperjuangkan keadilan sosial (Andree Feillard; 1999). Demikian juga Prof Tjip, yang dengan latar akademis dan kepakarannya terus berjuang menegakkan hukum yang tujuan utamanya adalah keadilan.

Prof Tjip menyebutnya sebagai hukum progresif. Menurutnya, hukum tidak boleh menjadi tawanan sistem dan undang-undang. Keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.

RESOLUSI KONGRES III IKOHI

Jakarta, 6-10 Desember 2009
Sebelas tahun transisi demokrasi di Indonesia telah  menghasilkan cengkraman yang makin dalam kekuatan politik neolibaralisme dan berlanjutnya impunitas bagi para pelanggar HAM. Empat orang  presiden silih berganti menduduki istana dan tiga pemilu telah dilakukan untuk mengangkat anggota legislatif, tak lebih hanya pergantian kekuasaan yang tidak banyak manfaatnya bagi kehidupan rakyat dan nasib para korban.

Dalam pemilihan presiden terakhir, Soesilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi presiden RI untuk kedua kalinya. Partai-partai politik yang bersaing dalam pemilu kemudian memberikan dukungan kepada pemerintahan SBY dengan imbalan pembagian kursi kementerian dan jabatan pemerintahan lainnya. 

Kesempatan kedua untuk menjadi presiden ini  tampaknya